PRABOWO MULAI "LEMBEK" HADAPI TIONGKOK?

Orang-orang tua dulu kerap bilang: “Musuh akan menyerangmu saat kamu lengah”. Mungkin kata-kata ini harus direfleksikan saat ini dalam konteks ketegangan politik yang terjadi beberapa waktu terakhir di perairan Natuna antara Indonesia dengan negeri panda, Tiongkok.
Sebelumnya memang diberitakan bahwa setidaknya ada 3 kapal milik Tiongkok yang masih berada di timur Laut Natuna dalam beberapa hari terakhir. Tiga kapal tersebut terdiri atas dua kapal Coast Guard atau penjaga pantai dan satu kapal pengawas ikan milik pemerintah Tiongkok.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Lasksdya TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa ketiga kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.
Kapal-kapal itu memang dikabarkan sempat tidak mau pergi dari wilayah timur Laut Natuna meskipun dua unsur kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah melakukan komunikasi. Bahkan hingga sehari yang lalu, kapal Tiongkok tersebut juga belum keluar dari perairan Indonesia.
Belakangan, pemerintah dikabarkan mengirimkan 4 jet tempur F-16 untuk menghalau kapal-kapal Tiongkok tersebut. TNI sendiri belum memberikan batas waktu sampai kapan kapal Tiongkok akan “ditolerir” berada di di wilayah Indonesia.

Sontak kejadian tersebut mengundang beragam komentar, utamanya yang meminta pemerintah bertindak tegas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merespons tegas dengan mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok.Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati yang harus dijaga, sehingga pemerintah akan menindak tegas jika ada yang menyerobot wilayah Indonesia.

Adapun Presiden Jokowi sempat menyebut tak akan ada kompromi dalam kasus yang berhubungan dengan kedaultan wilayah NKRI. Sang presiden bahkan telah bertolak ke Natuna untuk menunjukkan pentingnya konsen isu ini bagi mantan Wali Kota Solo tersebut.

Menariknya, beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto justru berbicara dalam nada yang lebih soft terkait kejadian ini, terutama setelah melakukan pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Prabowo menyebutkan bahwa Tiongkok adalah negara “sahabat” Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini menurut Prabowo, bisa diselesaikan secara “persahabatan”. Konteks ini membuat kritikan datang dari berbagai pihak terhadap mantan Danjen Kopassus tersebut.

Beberapa pihak menyebutnya “lembek”, tidak tegas, bahkan bertolak belakang dengan sikap Jokowi. Muncul pula selentingan-selentingan yang meminta Jokowi mencopot Prabowo dari posisinya di kursi Menhan.

Selain itu, posisi ini memang menjadi gambaran begitu bertolak belakangnya Prabowo yang sekarang, dengan pandangan dirinya tentang isu-isu keamanan yang selalu digembar-gemborkannya, katakanlah saat kampanye dan debat Pilpres 2019 lalu.

Tentu pertanyaannya, mengapa Prabowo kini cenderung lebih lembek dalam konteks isu-isu yang seharusnya menuntut dirinya bersikap tegas?

BACA JUGA : PARBOWO JADI MENTERI, MUSIBAH ATAU BERKAH?

Realisme Prabowo Lawan Tiongkok

Jika masih ingat Debat Pilpres 2019 lalu ketika membicarakan isu-isu militer dan hubungan internasional, Prabowo sangat berapi-api. Sembari mengkritik lemahnya alat utama sistem senjata (alutsista), ia menyebutkan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi “Mr. Nice Guy” yang senyum-senyum saja ketika berdiplomasi dengan negara lain.

“Kalau ada kapal asing yang masuk ke wilayah kita, kita bisa buat apa?” demikian lanjut Prabowo.

Dalam kesempatan lain ia bahkan menyebutkan dirinya lebih “TNI dibandingkan banyak TNI lain”. Konteks tersebut merujuk pada kiprahnya yang memang sudah makan asam garam dalam dunia militer, sebelum dicopot pasca peristiwa yang terjadi di tahun 1998.

Pandangan Prabowo terkait isu keamanan dan hubungan internasional bisa disebut masuk dalam aliran pemikiran realisme. Secara sederhana pandangan ini menempatkan negara, kepentingan nasional (national interest) dan kekuatan militer sebagai inti utama hubungan internasional.

Para pemikirnya lintas zaman, mulai dari Thucydides, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Max Weber, Hans Morgenthau, hingga yang lebih kontemporer macam Kenneth Waltz. Umumnya mereka melihat hubungan antara negara sebagai hal yang konfliktual, penuh kecurigaan dan negara harus berfokus pada kepentingan nasionalnya.

Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan kerap mengutip beberapa pemikir realis, salah satunya Thucydides. Kata-katanya di awal tulisan ini, bahwa orang-orang atau negara-negara yang kuat akan melakukan apapun yang mereka mau, sementara orang-orang atau negara-negara yang lemah akan menderita apa yang seharusnya mereka terima, merupakan kutipan dari Thucydides.

Dengan demikian, ketika Prabowo menyebut: “Kita cool saja, kita santai”, menanggapi pertanyaan terkait ketegangan politik di Natuna, tentu tersurat perubahan yang sangat drastis dalam pandangan politiknya.

Pernyataan tersebut bahkan bisa menjadi tanda tanya besar terkait integritas Prabowo dalam konteks keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Bisa dipastikan pernyataannya tersebut besar dipengaruhi oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang memang menjadi seniornya di militer, sekaligus kini menjadi salah satu penghubung utama konteks hubungan Indonesia dan Tiongkok, katakanlah dalam bidang investasi.

Prabowo sendiri cukup dekat dengan Luhut dalam konteks hubungan bisnis pasca tak lagi terlibat di militer.  Artinya ada pertalian pandangan di antara keduanya, sekalipun sebelumnya berseberangan saat Pilpres.

Dampak “lembeknya” Prabowo ini justru akan buruk bagi citra politiknya sendiri. Ini juga buruk untuk citra Indonesia, mengingat posisi Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang tentu saja bukan jabatan sembarangan.

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana bahkan menyebutkan bahwa sikap yang ditunjukkan Prabowo akan memperlemah Indonesia dalam diplomasi dengan Tiongkok di Laut China Selatan. Bahkan secara lebih keras ia menyebut: “Kita bodoh namanya kalau bersikap demikian”.

Prabowo juga dikritik oleh salah satu sekutu politiknya, Parta Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut dirinta “tak tegas sama sekali”.

Mungkinkah Prabowo Dicopot Dari Posisi Menteri?

Tak hanya itu, Presidium Alumni 212 (PA 212) memberikan narasi politik lain yang meminta agar Jokowi mencopot Prabowo dari posisinya sebagai Menhan. Hal ini salah satunya disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis.

Menurutnya, kebijakan dan pernyataan Prabowo tak sejalan dengan sikap politik Jokowi. Prabowo juga dinilai “mendiamkan” konflik yang menyangkut kedaulatan negara tersebut. Perbedaannya, menurut Damai, bahkan sudah amat frontal bertentangan dengan ketegasan Jokowi.

Tentu pertanyaannya adalah apakah Jokowi mungkin mencopot Prabowo?

Terkait hal tersebut, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Evan A. Laksmana, menyebutkan bahwa peluang tersebut sangat kecil akan terjadi. Pencopotan atau reshuffle pada Prabowo hanya akan terjadi jika ada skandal atau krisis tertentu yang levelnya dahsyat.

Pasalnya, Prabowo adalah elite utama di tingkat nasional, dan keberadaannya di kabinet adalah ujung dari rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019.

Sejauh ini, konteks konflik Natuna dan sikap Prabowo belum sampai level krisis dahsyat. Namun, hal ini bisa saja menjadi preseden tersendiri untuk dirinya secara pribadi. Bagaimanapun juga, publik mengenal seorang Prabowo yang realis – sosok yang sangat negara sentris dalam memandang hubungan internasional.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.